Jember, bedadung.com -- Niat baik datang dari Universitas Muhamadiyah Jember (Unmuh) berkeinginan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) khususnya perangkat desa, mulai dari kades, kaur, sekdes dan lainnya. Sebab dengan SDM yang mumpuni dan berkualitas akan mendorong pembangunan di desa semakin cepat.
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengambil kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di masa pandemi covid19. Sistem pembelajaran pun berubah. MBMK mengajak belajar sambil membangun.
Unmuh Jember membuka kelas sore bagi praktisi yang ingin menambah kualitas akademiknya. Bahkan fakultas ekonomi dan bisnis pada semester ganjil tahun ini menerima siswa yang notabene praktisi di birokrasi pedesaan. Untuk menambah jangkauan, pihak Unmuh bertamu dan mencoba menawarkan program kepada Pemkab Jember, Selasa (13/10) di ruang rapat lantai bawah gedung Pemkab.
Dekan Fakultas, Maheni Ekasari mengatakan, sesuai instruksi Menteri Pendidikan kurikulum di Unmuh berbasis Kampus Merdeka yang membuka peluang untuk bekerja sama dengan pihak eksternal. "Kami bersinergi dengan pihak desa, aparatur desa dan Bumdes," ungkap Eni. Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) saat ini menjadi ikon desa.
Pihak Unmuh menawarkan proses pembelajaran kelas sore untuk meningkatkan kapasitas SDM. Peluang praktisi birokrasi desa cukup besar. Unmuh berharap ikut berkontribusi dalam peningkatan SDM ini.
Menanggapi hal tersebut, Kyai Muqiet sapaan akrab Plt Bupati Jember mengatakan sangat mengapresiasi, "Yang menarik buat saya, ini kaitannya dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparat desa". Pemkab Jember sangat konsen pada dunia pendidikan. Selama ini sudah memberikan bea siswa kepada 12.000 anak dimana yang diprioritaskan mereka dari kaum duafa, orang tuanya tidak mampu. Lebih dari 2.000 penerima bea siswa berhasil menyelesaikan pendidikannya.
"Atas usulan dari Unmuh akan menjadi catatan bagi kami semoga kedepannya nanti kami bisa melakukan sesuatu untuk meningkatkan SDM aparatur pedesaan," jawab Kyai Muqiet.
Sementara itu, Kadispendik dan sekaligus Plt kadispemasdes, Dr Edy Budi Susilo menyampaikan, dari 2.369 aparat desa yang bergelar sarjana hanya 300-an. "Kami juga berharap agar dari aparatur desa sendiri memiliki niat untuk belajar," pungkasnya. (mst)
